h1

Lemahnya Pengawasan BI terhadap Bank Century

December 14, 2009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pengungkapan upaya penyelamatan Bank Century. Upaya itu sebenarnya telah diputuskan pada tahun lalu oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, bahkan telah disetujui juga oleh DPR. Akan tetapi, akhir-akhir ini kasusnya mencuat karena ada hal-hal yang dinilai DPR kurang transparan dan kurang akuntabel. Misalnya, mengapa ketika DPR menyetujui upaya penyelamatan itu, biaya penyelamatan hanya sekitar Rp 1,3 triliun. Belakangan ketahuan uang dari kantong negara ternyata harus dikuras Rp 6,7 triliun.
Di situlah letak permasalahan awalnya. Namun, pemerintah dan BI menyatakan, dalam proses penyembuhan bank ini terdapat berbagai persoalan yang mengharuskan pemerintah terus menyuntikkan dana untuk memenuhi syarat kesehatan bank. Akhirnya biaya penyelamatan membengkak berlipat-lipat kali dari yang disetujui DPR. Dalam aturan yang ada, kewenangan untuk menyatakan suatu bank bermasalah tidak dapat melanjutkan hidupnya alias bank gagal, walaupun telah berkali-kali diselamatkan, adalah BI. Selaku otoritas, BI juga yang berhak menyatakan bank gagal itu harus diselamatkan atau dimatikan saja. Dalam hal bank gagal itu harus diselamatkan, maka harus dipenuhi kriteria sistemik. Artinya, jika bank tersebut dibuat ”wassalam”, dampaknya akan sangat besar. Menimbulkan persoalan yang lebih rumit karena keterkaitannya dengan bank-bank lain (sistem perbankan) begitu luas. Misalnya, berdampak pada sistem pembayaran nasional, mengganggu stabilitas pasar uang, terganggunya bank-bank lain. Pertimbangan lain adalah faktor psikologis pasar keuangan.
Karena itu, ada penilaian publik bahwa BI lemah dalam pengawasan perbankan. Itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya juga. Sebab, pengawas bank yang dimiliki BI di setiap bank adalah para profesional muda dan senior yang memahami betul tugas dan tanggung jawabnya. Aturannya jelas. Hal yang mungkin terlupakan adalah sikap tegas BI selaku otoritas perbankan untuk menegakkan aturannya sendiri. Mungkin ini terjadi lantaran adanya berbagai faktor pertimbangan yang tidak bisa dikalkulasi secara matematis dalam setiap pengambilan keputusan BI untuk menutup atau tidak menutup suatu bank. Bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla, persoalan Bank Century adalah tindakan kriminal. Masalahnya, Wapres tidak menjelaskan siapa yang melakukan tindak kriminal dalam persoalan ini. Namun jelas sikap Wapres, menginstruksikan Kepala Polri agar menangkap pemilik bank dan memasukkannya ke dalam penjara.

1.2 Batasan masalah
Dalam makalah ini, penulis membatasi masalah hanya pada masalah lemahnya pengawasan BI terhadap Bank Century dan tanggapan Sri Mulyani soal Bank Century.

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun maksud dan tujuan kami dalam penulisan makalah ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat dalam mata kuliah Ekonomi Uang dan Bank serta untuk memperkenalkan pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century kepada para mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Bank.

BAB II
ISI

2.1 Skandal Bank Century “ Menggugat Lemahnya Pengawasan BI “

Duta Masyarakat | 02 September 2009
MOH MA�RUF SYAH, SH.MH

Kian semakin meruncing skandal Bank Century. Terlebih setelah polemik digelontornya lewat Lembaga Penjaminan Simpanan ( LPS ), sebesar Rp 6,672 Triliun dan perkiraan nilai saham pada saat bank harus didivestasi tahun 2011, Pemerintah dan BI harus ditempatkan dalam posisi yang harus bertangung jawab karena mereka dulu yang memutuskan melakukan Penyelamatan Bank Century. Dalam konteks yang demikian tersebut potensi menimbulkan kerugian Negara berkisar 4,72 Triliun.

Polemik skandal Bank Century ini mengingatkan kembali pada mega skandal BLBI yang merusak dan merongrong perekonomian Indonesia.Betapa tidak, Total BLBI yang dikucurkan sedikitnya Rp 320 Triliun. Terdiri dari Rp 144,5 triliun yang diterima 48 bank umum swasta Nasional dan dan Rp 175 triliun yang diterima bank BUMN. Dampak bagi seluruh rakyat amat besar. Karena dari kewajiban untuk melunasi obligasi BLBI sebesar Rp 144,5 triliun nilai asset yang diserahkan pemegang saham mayoritas bank penerima BLBI hanya sekitar Rp 12 triliun atau 8,5 persen.

Memang tidak sefantastik skandal Century dalam skala besar akan tetapi yang justru mendapat perhatian dari kalangan umum masyarakat adalah perlunya dipertanyakan soal aspek legalitas penyelamatan, kenapa hal ini sangatlah penting karena menyangkut persoalan kriteria bank gagal yang terjadi secara sistemik belum lagi dihadapkan pada payung hukum yang akan digunakan untuk melindunginya.

Layak untuk dikaji secara mendalam terutama yang menyangkut tidak saja pada betapa negara harus bertanggung jawab di tengah krisis global, tapi barangkali yang menyedihkan justru dihadapkan pada pilihan rakyat yang harus menanggung beban skandal tersebut. bahkan tidak tanggung-tangung Wakil Presiden RI. H. Yusuf Kalla, berterus terang mengatakan masalah yang terjadi di Bank Century merupakan tindakan kriminal murni yaitu berupa perampokan bank oleh Pemiliknya sendiri akibat lemahnya pengawasan oleh bank Indonesia. Terhadap persoalan riil inilah semestinya duit rakyat melalui pemerintah dikemas dengan bahasa penyelamatan dan upaya pengesahan perbankan menjadi kunci ampuh yang terus didengungkan.

Sungguh bisa dipastikan polemik skandal Bank Century menghasilkan polemik saling tuding, yang nampak kasat mata adalah bagaimana perbedaan pandangan keras antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden. Justru yang menarik tidak sekadar polemiknya yang tajam tersebut, tetapi adalah semakin membuka tabir yang jelas, maka ranah hukum menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah tidak boleh berhenti apalagi hukum nantinya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik.

Tentu, kesigapan tidak hanya tertumpu pada lembaga penegak hukum baik polisi Jaksa dan lembag peradilan akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi langsung sigap yaitu melakukan penyidikan untuk itu KPK harus melakukan kerja sama dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, karena kasus ini sudah terlebih dahulu ditangani oleh pihak Kepolisian, (Duta Masyarakat, Selasa, 1/9/2009), bahkan tidak kalah pentingnya pihak BPK harus kerja keras melakukan audit terhadap kasus Bank Century. Hal ini lantaran Komisi IX DPR sejak awal mempersoalkan suntikan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Peranan BI sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan adalah sangat dominan. Secara normatif dalam rumusan Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 dan UU No 10 tahun 1998, dalam pasal 29 disebutkan ” Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Termasuk juga bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain berhubungan dengan bank.

Dalam ranah normatif tesebut peran BI menjadi titik sentral dari sebuah perusahaan keuangan bidang perbankan. Karena otoritas BI inilah menjadikan sebuah perbankan dapat sehat ataukah gagal secara sistemik. Lantaran peran dan fungsi BI tidak sekadar menunggu bersifat pasif tapi juga harus pro aktif. Inilah kemudian BI dituntut untuk dapat mengetahui tentang kesehatan perbankan yang dapat ditentukan dari pertama, persoalan permodalan, yang menyangkut modal adalah menjadi bagian yang terpenting untuk mengetahui lebih jauh tentang seberapa besar modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut, tentu ini untuk lebih melindungi nasabah. Kedua, kualitas asset dan kualitas manajemen, dalam kontek inilah peranan aset menjadi tolak ukur untuk salah satunya bisa adanya jaminan kelangsungan usaha perbankan, termasuk juga yang menyangkut management yang dikelola secara profesional serta memperhatikan nilai-nilai fundamental perbankan tidak boleh diabaikan. Ketiga, Rentabitas, yaitu untuk lebih mengetahui tentang seberapa besar tingkat rentanya sebuah bank dalam menjalankan operasionalnya, karena hanya ukuran secarik buku tabungan seorang Nasabah bank dapat percaya, kadang tidak jarang belum mengerti seberapa besar rentabilitas sebuah bank. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank yaitu atas dasar kepercayaan maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Keempat, likuitas dan solvabilitas, dua hal tidak bisa diabaikan dalam rangka untuk mengerti dan sekaligus menganilisis lukuitas serta kemampuan untuk solvabilitasnya seberapa besar.

Terhadap peranan BI yang begitu besar mestinya tidak akan terjadi persoalan skandal di Bank Century bila mana BI dapat menjalankan fungsi dan peranannya, karena itulah perlunya pemikiran gugatan atas peran BI guna ikut serta keberlangsungan kemajuan ekonomi dibidang Perbankan.

Tidak sekedar menjadi alat pelengkap dari sebuah kegiatan industri perbankan tetapi juga perlunya kerja-kerja profesional dengan berlandaskan mementingkan kepentingan umum.

2.2 BI Bantah Salah Gunakan Wewenang Soal Century
Kamis, 01 Oktober 2009 | 08:44 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Darmin Nasution, membantah tudingan yang menyatakan bank sentral telah menyalahgunakan wewenang dalam menangani PT Bank Century Tbk. akhir tahun lalu.
“Peraturan Bank Indonesia tidak bisa dibuat sehari, pasti ada prosesnya,” ujar Darmin saat ditemui di kantornya.
Menurut dia, Bank Indonesia saat itu menganggap situasi perbankan rentan, sehingga perubahan peraturan tersebut diperlukan. “Jangan dilihat Bank Century-nya. Bank manapun akan diperlakukan sama,” katanya. “Kebetulan saja tanggalnya (antara perubahan peraturan dan pengucuran dana untuk Bank Century) berdekatan, nggak usah dianggap salah satu merupakan penyebab lainnya.”
Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Hafiz Zawawi, dalam laporannya dalam sidang paripurna Selasa lalu mengungkapkan ada dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan penilaian oleh Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait upaya menyelamatkan Bank Century. Akibatnya, negara dirugikan dalam jumlah yang besar.
Contoh penyelewengan kewenangan, menurut Hafiz, adalah dengan diubahnya Peraturan Bank Indonesia mengenai persyaratan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dari semula rasio kecukupan modal minimal 8 persen menjadi rasio kecukupan modal positif saja. Sehingga fasilitas bisa diberikan pada Bank Century yang rasio modalnya hanya 2,35 persen, yang berdasarkan peraturan sebelumnya tak dapat diberikan.
Darmin juga menampik tudingan bank sentral melakukan kesalahan penilaian karena memberikan data yang tak mutakhir (update) kepada KSSK. “Bank memberikan data ke Bank Indonesia ada tanggalnya. Setiap hari mereka menyerahkan data transaksi. Tapi data kesehatan bank diberikan tiap bulan, bukan tiap hari,” tuturnya.
Sesuai peraturan bank sentral, data kesehatan bank tiap bulan wajib diserahkan selambatnya tanggal 12 pada bulan berikutnya dan bisa dikoreksi hingga tanggal 21. Karena itulah pada saat KSSK rapat pada 20 November 2008, data kesehatan Bank Century yang diberikan ialah posisi pada akhir bulan sebelumnya, yakni 31 Oktober 2008.

Darmin menambahkan, hingga kini ia belum menerima salinan hasil audit interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami tidak dikirimi (hasil audit), hanya coba mengikuti dari surat kabar,” kata dia. “Tapi karena di surat kabar berbeda-beda, susah untuk mendapat gambaran yang jelas.”
Namun, ia memastikan, Bank Indonesia akan terus bekerja sama dan menyediakan data apapun yang diminta BPK.

2.3 Pengakuan Sri Mulyani Soal Bank Century

Selasa, 01 September 2009 | 05:55 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui laporan atas kucuran dana talangan kepada bank gagal Bank Century baru dilakukan 25 November 2008, atau empat hari setelah keputusan penyelamatan diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
“Pak Wakil Presiden mengatakan tanggal 25, saya rasa beliau benar. Untuk itu dia yang menginstruksikan penangkapan Robert Tantular,” kata Sri usai rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan kemarin.
Ketika ditanya mengapa laporan dilakukan setelah pengambilan keputusan, Sri hanya menjawab, “Tapi berarti benar kan saya melapor. Benar tidak? Lapornya benar.”
Sri menjelaskan, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sistem Keuangan mengamanatkan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Dia merasa telah menjalankan seluruh prosedur, mulai dari melaporkan kepada Presiden, atau kepada Wakil Presiden jika Presiden berhalangan. Instruksi Presiden kepadanya agar menjaga stabilitas seluruh perekonomian, hingga koordinasi dengan Bank Indonesia. “Jadi itu semuanya dilakukan oleh kami,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah yang dimaksud dari amanat undang-undang adalah hanya sekadar melaporkan bukan meminta perizinan, Sri enggan menjawab. “Kalimat sekedar kan seperti menyepelekan, saya tidak mau apalagi dalam bulan puasa ini, kalian cek saja dalam aturannya,” katannya.
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menyebutkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan krisis kepada Presiden. “Kalau dalam undang-undang disebutkan pengambilan keputusannya pemerintah, pemerintah itu berarti kami harus konsultasi pada presiden. Kalau presidennya lagi pergi, ya kami ke wakil presiden,” Sri menegaskan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya tidak mengetahui proses bail out dan tidak pernah dilapori sebelumnya oleh pejabat berwenang. Dia menyayangkan penjelasan Menteri Keuangan (kepada sejumlah wartawan melalui pesan singkat elektronik), Kalla telah diberi tahu. “Seakan-akan Saya diberi tahu per tanggal 22 November 2008,” ujarnya.
Menurut Kalla, Sri Mulyani mengatakan Komite Kebijakan Sektor Keuangan memutuskan bail out Bank Century pada 21 November. Lalu, Menteri Keuangan melapor ke Kalla pada 22 November. Sehari setelah laporan atau 23 November, dana talangan ke Century dicairkan. “Padahal sebetulnya tidak,” katanya.
Kalla lebih lanjut membeberkan baru mendapat laporan pada 25 November. Laporan tidak mungkin dilakukan pada 22 November karena saat itu hari Sabtu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, melaporkan situasi Bank Century.
“Saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis tapi itu perampokan, kriminal, karena pengendali bank ini merampok dana Bank Century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri,” ujarnya.
Menurut Sri, penanganan Century juga dikomunikasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan dilakukan secara prosedural, mulai dari perkembangan sektor keuangan secara keseluruhan yang mulai mengalami tekanan hingga laporan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, yang menyampaikan beberapa kondisi perbankan yang menghadapi tekanan. “Semuanya disampaikan,” katanya.
Ketika itu, kata dia, Bank Indonesia menyampaikan akan ada krisis sistemik di perbankan. “Termasuk adanya yang mengalami tekanan likuiditas yang sangat dalam,” kata Sri.

BAB III
KESIMPULAN

Menurut BI, BI telah melakukan hal yang benar dan tidak melakukan kesalahan dalam pengawasan terhadap Bank century. Pemerintah dan BI menyatakan bahwa tidak ad yang main-main dalam penyelamatan Bank Century. Peranan BI sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan adalah sangat dominan. Secara normative dalam rumusan Undang-undang Perbankan no 7 tahun 1992 dan UU No 10 tahun 1998, dalam pasal 29 disebutkan ” Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Termasuk juga Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, reantabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain berhubungan dengan bank.
Inilah kemudian BI dituntut dapat mengetahui tentang kesehatan perbankan yang dapat ditentukan dari pertama, persoalan permodalan, dan menyangkut modal adalah menjadi bagian yang terpenting untuk mengetahui lebih jauh tentang seberapa besar modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut, tentu ini untuk lebih melindungi nasabah. Kedua, kualitas asset dan kualitas manajemen, dalam kontek inilah peranan asset menjadi tolak ukur untuk salah satunya bisa adanya jaminan kelangsungan usaha perbankan, termasuk juga yang menyangkut manajement yang dikelola secara professional serta memperhatikan nilai-nilai fundamental perbankan tidak boleh diabaikan. Ketiga, rentabitas, yaitu untuk lebih mengetahui tentang seberapa besar tingkat rentanya sebuah bank dlam menjalankan operasionalnya, karena hanya ukuran secarik buku tabungan seorang Nasabah bank dapat terpercaya, kadang tidak jarang belum mengerti seberapa besar rentabilitas sebuah bank. Keempat, likuitas dan solvabilitas, dua hal yang tidak bias diabaikan dalam rangka untuk mengerti dan sekaligus menganalisis lukuitas serta kemampuan untuk solvabilitasnya seberapa besar.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak terlepas dari peran BI dalam mendukung keberadaan lembaga ini, terutama dalam masalah pengawasan bank. Dalam kasus Bank Century, bila dalam hal ini tegas memberikan sanksi kepada manajemen Bank Century sejak diketahui menjual produk reksadana bodong pada 2003-2005 maka kerugian nasabah dan LPS tidak akan sebesar sekarang.
Oleh karena itu, BI harus memperketat pengawasannya terhadap bank-bank yang dianggap sudah tidak sehat dan sudah melakukan banyak pelanggaran agar mencegah tidak terjadinya kasus seperti bank centuy. Ketegasan BI sangat diperlukan agar tidak terjadi kerugian besar yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

MOH MA�RUF SYAH, SH.MH ., Skandal Bank Century- Menggugat Lemahnya Penagwasan BI , Harian Umum Duta Masyarakat, 02 September 2009.

http://majalah.tempointeraktif.com

http://www.kompas.com

2 comments

  1. Hoho, polemik, hahehoh masalah duit. Money changes everything, debat duit kali ini saya garis bawahi sebagai sepak bola, harus diakhiri nantinya dengan peluit panjang wasit. Yang satu senang karena nyimpan kepentingan politis, mau kudeta katanya, yang satu lagi senang karena yakin bakal ngebuktiin kebenaran bahwa ada indikasi dampak sistemik, dengan sekolahnya yang di luar negeri, yang satu lagi yang sekolahnya lokal, lebih tau konteks katanya, bergembira sebagai pengamat karena bisa memberikan komentarnya, yang satu lagi merasa senang ketika menginvestigasi siapa sih yang paling bertanggung jawab, ada bakteri apa sih di neraca keuangan, yang satu lagi senang karena ada kerjaan demonstrasi dan bakar-bakar foto wajah, yang satu lagi senang dengan banyaknya iklan yang masuk, wartawan ada pekerjaan, yang satu senang produknya dibeli karena masang iklan di layar sinetron Century, yang satu lagi senang ada topik buat blognya. Hahehoh. Jadi intinya semua senang. Termasuk nasabah Century, senang karena banyak orang membicarakan duitnya.😉

    http://themiphz.wordpress.com/2009/12/16/senang-senang-bank-century/


    • hahaha….senang membahas century karena topik ini seru dibahas dengan temen2 seperjuangan di kelas…sangat bagus untuk dihas,….(^^) masalah yang membinggungkan dan bikin gregetan….trims…atas comment nya…:)



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: